Pedoman Media Siber

1. Ruang Lingkup

Pedoman ini mengatur tata cara penyajian berita, hak dan kewajiban media siber, serta interaksi dengan pengguna dalam lingkungan digital.

2. Prinsip Kebenaran dan Keberimbangan

• Setiap berita yang dipublikasikan harus berdasarkan fakta dan telah melalui proses verifikasi.
• Jika ada informasi yang merugikan pihak tertentu, media wajib memberikan hak jawab secara proporsional.
• Koreksi dilakukan secara terbuka jika ditemukan kesalahan dalam pemberitaan.

3. Konten Buatan Pengguna (User Generated Content)

• Pengguna yang memberikan komentar atau mengunggah konten di website bertanggung jawab atas isi yang mereka buat.
• Media berhak menghapus komentar atau konten yang mengandung hoaks, ujaran kebencian, SARA, atau melanggar hukum.

4. Hak Jawab dan Hak Koreksi

• Pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan dapat mengajukan hak jawab dan koreksi melalui kontak redaksi.
• Media siber wajib memuat hak jawab secara proporsional dan tidak mengubah isi klarifikasi dari pihak terkait.

5. Perlindungan Privasi

• Media tidak boleh menyebarluaskan informasi pribadi tanpa izin pemiliknya.
• Dalam pemberitaan kasus sensitif, identitas korban harus dilindungi.

6. Larangan Penyebaran Hoaks dan Ujaran Kebencian

• Media siber dilarang menyebarkan informasi palsu, fitnah, atau ujaran kebencian.
• Setiap informasi yang bersumber dari pihak ketiga harus melalui proses verifikasi sebelum dipublikasikan.

7. Penerapan Kode Etik Jurnalistik

• Semua berita yang dipublikasikan harus mematuhi Kode Etik Jurnalistik yang berlaku di Indonesia.
• Pelanggaran terhadap kode etik akan ditindak sesuai dengan mekanisme Dewan Pers.

8. Penghapusan dan Koreksi Berita

• Jika sebuah berita dinyatakan tidak akurat atau merugikan, media wajib melakukan koreksi atau menghapus berita tersebut dengan transparansi.

9. Penyelesaian Sengketa

• Jika terjadi sengketa terkait pemberitaan, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui mekanisme Dewan Pers atau jalur hukum yang berlaku.
• Media siber wajib terbuka terhadap pengaduan masyarakat terkait pemberitaan yang dianggap merugikan.