Polisi Prefektur Shizuoka kembali menjadi sorotan setelah munculnya laporan tentang kasus pelecehan seksual, skandal polisi, dan tindak asusila yang dilakukan oleh salah satu personelnya terhadap anggota keluarga sendiri. Kasus ini menimbulkan keresahan publik karena pelaku adalah seorang aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi teladan. Meskipun tindakan pemecatan telah diambil, tidak adanya pengumuman resmi dari kepolisian menambah ketegangan dan kritik dari masyarakat terhadap transparansi serta tanggung jawab institusi hukum tersebut.

Polisi Shizuoka Dipecat Diam-diam karena Pelecehan Seksual

Seorang polisi Shizuoka, berpangkat sersan dan berusia 40-an, resmi dipecat oleh Kepolisian Prefektur Shizuoka pada 6 Maret 2025 setelah diketahui melakukan pelecehan seksual terhadap beberapa anggota keluarga perempuannya. Menurut sumber investigasi dari media lokal, tindakannya meliputi sentuhan tidak pantas tanpa persetujuan korban dan bahkan melakukan perekaman diam-diam terhadap mereka.

Kasus skandal polisi ini sebenarnya telah berlangsung selama berbulan-bulan. Aksi tak bermoral tersebut dilakukan dari April hingga akhir Mei 2024, sementara aktivitas perekaman dilaporkan terjadi dari Agustus 2023 hingga Mei 2024. Dalam proses penyelidikan internal, tersangka mengaku melakukan semua perbuatannya kepada penyidik polisi. Namun, karena korban tidak secara resmi melaporkan kejadian tersebut, kejaksaan Shizuoka memutuskan untuk tidak melanjutkan proses hukum pidana.

Kebijakan tidak mengumumkan kasus pemecatan ini secara publik mendapat sorotan. Kepolisian mengklaim hal tersebut dilakukan demi melindungi privasi korban, sesuai pedoman dari Badan Kepolisian Nasional Jepang. Meski begitu, masyarakat mempertanyakan keputusan ini mengingat pelanggaran terjadi di lingkungan keluarga polisi sendiri.

Skandal Polisi Shizuoka dan Kurangnya Transparansi

Kepolisian Shizuoka memilih tidak mengumumkan kasus ini secara terbuka. Menurut pihak inspektorat kepolisian, langkah ini dianggap “tidak bisa dihindari” karena menyesuaikan dengan pedoman pengumuman disiplin dari badan pusat. Namun, tindakan ini justru memicu pertanyaan publik terkait transparansi polisi, apalagi mengingat kasus menyangkut pelecehan seksual, pelanggaran etika, dan penyalahgunaan kekuasaan.

Dikhawatirkan, tindakan tersebut bisa menumbuhkan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum, terutama ketika kasus menyangkut aparat. Banyak pihak meminta agar ada standar transparansi yang lebih tegas agar kasus serupa dapat ditangani secara terbuka dan adil, demi melindungi korban dan mencegah terulangnya skandal aparat yang mencoreng institusi.

Etika Kepolisian dalam Kasus Kekerasan Seksual Keluarga

Kasus ini membuka diskusi lebih luas tentang pentingnya etika kepolisian, perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, dan tanggung jawab lembaga hukum. Saat polisi sendiri menjadi pelaku, pertanyaan tentang mekanisme pengawasan internal dan pembinaan karakter anggota menjadi sangat penting. Kasus ini bukan hanya mencoreng nama baik institusi, tetapi juga membuktikan bahwa pelatihan moral dan pengawasan disiplin harus diperkuat.

Korban yang berada dalam lingkup keluarga pelaku menambah dimensi kompleks terhadap kasus ini, karena seringkali korban menghadapi dilema antara ingin melapor dan menjaga hubungan keluarga dekat. Oleh sebab itu, kebijakan pendampingan korban dan sistem pelaporan yang lebih aman dan rahasia harus segera dibenahi oleh institusi hukum di Jepang dan negara lain.

Sumber: ©︎ Tokyo Reporter | Dok: © Piexels