Sektor hiburan dewasa seperti klub hostess dan layanan escort mengalami pukulan hebat selama pandemi. Meskipun kebutuhan akan kedekatan sosial meningkat, industri seks justru terpinggirkan dalam skema bantuan tunai. Artikel ini mengulas keputusan Mahkamah Agung Jepang terkait legalitas kebijakan pemerintah yang menolak memberikan bantuan pandemi kepada industri seks, yang dinilai konstitusional meski menuai kritik.

Putusan Mahkamah Agung Jepang terhadap Bantuan Pandemi

Keputusan Mahkamah Agung Jepang tentang bantuan pandemi, industri seks, dan konstitusi telah menimbulkan kontroversi. Pada minggu ini, pengadilan tertinggi memutuskan bahwa pemerintah tidak melanggar konstitusi ketika mengecualikan bisnis industri seks dari skema bantuan tunai pandemi COVID-19. Dalam pernyataannya, pengadilan menyatakan bahwa kebijakan tersebut dibuat dari sudut pandang kebijakan publik dan tidak dapat dianggap tidak masuk akal.

Dalam putusan tersebut, empat dari lima hakim menyetujui bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk menentukan penerima bantuan pandemi, termasuk dalam menentukan apakah industri seks pantas untuk dibiayai oleh dana publik. Mereka menilai bahwa mempertimbangkan norma sosial dan persepsi masyarakat terhadap industri seks merupakan bagian dari pertimbangan kebijakan. Namun demikian, satu-satunya hakim perempuan, Mitsuko Miyagawa, menyatakan ketidaksetujuannya terhadap keputusan mayoritas tersebut.

Hakim Perempuan dan Pembelaan terhadap Industri Seks

Dalam sidang tersebut, Hakim Mitsuko Miyagawa, satu-satunya perempuan dalam panel, menyuarakan keberatannya terhadap pengecualian industri seks, yang menurutnya tidak adil dan melanggar prinsip konstitusi. Ia menegaskan bahwa industri yang legal seharusnya mendapatkan perlakuan yang setara, termasuk dalam akses terhadap bantuan pandemi.

Menurut Miyagawa, tidak ada dasar rasional untuk mengeluarkan industri seks dari bantuan pemerintah, terutama karena mereka merupakan entitas yang telah terdaftar secara resmi dan beroperasi di bawah hukum. Ia menekankan bahwa industri ini berbeda dari prostitusi ilegal dan seharusnya tidak dikaitkan secara langsung. “Tidak ada dasar rasional untuk mengecualikan industri seks,” ujarnya.

Dampak Sosial dan Implikasi Moral dari Keputusan Pengadilan

Keputusan Mahkamah Agung menegaskan bahwa alasan moral dapat menjadi dasar sah dalam mengecualikan sektor tertentu dari bantuan pandemi. Namun, hal ini memunculkan pertanyaan lebih dalam mengenai cara negara memperlakukan industri seks, terutama ketika mereka merupakan bagian dari sistem ekonomi yang sah dan diawasi oleh otoritas terkait sesuai konstitusi.

Menurut pengacara Michiko Kameishi, yang mewakili pihak penggugat, keputusan ini menandakan bahwa martabat pekerja industri seks tidak diakui. “Martabat individu yang memilih bekerja di bidang ini telah diabaikan oleh mayoritas,” ujarnya. Seorang profesor hukum tata negara dari Universitas Nihon menambahkan bahwa putusan tersebut sangat penting karena menggambarkan bagaimana negara memperlakukan industri seks dalam lanskap hukum dan sosial.

Sumber: ©︎ Tokyo Kinky | Dok: © Freepik